Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dorong KPK Utamakan Pencegahan Korupsi

Baca Juga

 

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta- Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutamakan pencegahan korupsi agar terbentuk sistem penegakan hukum yang baik.

“Dengan cara pencegahan yang lebih banyak, tapi dengan cara yang lebih eksklusif. Bagaimana mengharmonisasi pencegahan yang lebih utama agar terbentuk sistem yang terbaik untuk masa depan republik ini,” ujar Sahroni kepada calon pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, saat Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Daerah Khusus Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) itu mengungkapkan, kinerja KPK tengah menjadi sorotan masyarakat, maka diperlukan langkah yang terukur agar pimpinan KPK yang baru dapat memulihkan nama KPK di mata publik.

“Langkahnya apa yang akan bapak percepat dalam konteks institusi KPK yang sekarang lagi turun-turunnya. Tapi tidak membabi buta dan tidak brutal dilakukan oleh pimpinan baru ke depannya,” ungkap Sahroni.

Sahroni juga menyoroti agar KPK tak terjebak ego sektoral dengan lembaga penegak hukum lain dalam mencegah dan memberantas korupsi.

“Apa yang akan Bapak lakukan bilamana menjadi pimpinan KPK? Berkoordinasi bukan berdasarkan egoisme institusi atau mau melakukan sesuatu komunikasi dengan para pihak,” ujar Sahroni.

Sementara itu, dalam kesempatan yang ama, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi III DPR, Rudianto Lallo menambahkan, calon pimpinan KPK perlu memastikan target Indonesia bebas korupsi.

“Harusnya ada target sampai kapan Indonesia bebas korupsi. Ini yang menjadi ekspektasi publik. KPK hadir untuk memberantas korupsi. Tapi sampai saat ini korupsi tidak selesai-selesai,” ungkap Rudianto.

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Kabupaten Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar, dan Kota Makassar) itu juga mempertanyakan fokus kinerja KPK apakah mengutamakan pencegahan atau penindakan korupsi.

“Ketika Pak Setyo menjadi pimpinan KPK, mana yang lebih diutamakan, pencegahan atau penindakan? Karena 22 tahun ini penindakan, orang diborgol, pakai rompi, rupanya tidak selesai-selesai korupsi. Masih pendekatan represif sensasional,” tandas Rudianto. (safa)