Haji 2025 Diapresiasi, Tapi Ning Lia Ingatkan: PR Kita Belum Selesai

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur dalam sebuah wawancara dengan media.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta— Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 menuai pujian luas berkat kelancaran layanan dan tingginya tingkat kepuasan jemaah. Salah satu bentuk apresiasi datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menilai keberhasilan ini sebagai hasil nyata dari kerja keras, sinergi, dan dedikasi luar biasa seluruh pihak terkait.

Berdasarkan evaluasi resmi, tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tahun ini mencapai 84,56 persen, masuk kategori baik dan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini diraih di tengah tantangan besar berupa transformasi sistem layanan haji dari non-syarikah ke syarikah yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Ini adalah bukti nyata pengabdian luar biasa para petugas haji kita. Mereka telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan hati demi memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” ujar Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, Jumat (11/07/2025). 

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama (Kemenag), Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta seluruh petugas di lapangan, yang berhasil menjawab tantangan masa transisi layanan.

Menurut Ning Lia, keberhasilan operasional haji tahun ini juga tidak lepas dari komitmen terhadap jargon layanan “Kompak, Responsif, Profesional” yang menurutnya telah diimplementasikan secara nyata di lapangan.

“Tahun 2025 adalah masa transisi yang tidak mudah. Tapi alhamdulillah, para petugas kita mampu beradaptasi cepat dengan sistem syarikah dan tetap menjaga mutu pelayanan,” tambah Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini. 

Meski mengapresiasi keberhasilan tersebut, Ning Lia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan di tahun-tahun berikutnya. Salah satu sorotan utamanya adalah kendala dalam aspek digitalisasi.

“Proses biometrik masih menemui hambatan, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas. Selain itu, banyak jemaah, khususnya lansia, kesulitan menggunakan aplikasi Nusuk. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan pembagian kafilah dan implementasi sistem syarikah, yang di beberapa wilayah belum berjalan optimal. Situasi ini berdampak pada penyebaran jemaah yang tidak merata, sehingga mempersulit petugas memberikan bimbingan ibadah secara maksimal.

“Masih banyak jemaah lansia yang kesulitan menjalankan rukun haji karena kurang pemahaman teknis. Ini menegaskan pentingnya memperkuat manasik, pendampingan, dan pembekalan yang lebih matang sebelum keberangkatan,” ujarnya.

Lia Istifhama mendorong pemerintah, khususnya Kemenag dan PPIH, untuk menjadikan hasil evaluasi ini sebagai momentum perbaikan menuju haji 2026 yang lebih inklusif, inovatif, dan ramah terhadap kelompok rentan.

“Perlu ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghadirkan layanan berbasis digital yang mudah digunakan oleh seluruh kalangan, termasuk lansia,” katanya.

Ia berharap agar pelaksanaan haji tahun depan bisa lebih baik lagi, bukan hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam menyerap aspirasi jemaah.

“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi kesempatan berharga untuk mendengar suara jemaah, menata strategi, dan menghadirkan pelayanan haji yang paripurna,” pungkas Ning Lia. (Had)