 |
| Ketua PPSDS Jatim, Muthowif.(Dok/Istimewa). |
Ketua PPSDS Jatim, Muthowif, menilai langkah pemindahan RPH ini terlalu terburu-buru dan belum disertai kajian kelayakan yang memadai, baik dari aspek teknis maupun kesehatan lingkungan.
“Terlalu gegabah dan kurang bijak,” ujar Muthowif saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi RPH TOW, Sabtu (02/08/2025).
Salah satu aspek paling disorot adalah lokasi RPH TOW yang berdekatan dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Menurut Muthowif, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap mutu dan keamanan daging yang diproduksi.
“Lingkungan RPH harus benar-benar bersih dan aman, apalagi daging adalah bahan pangan utama masyarakat. Dekatnya lokasi RPH dengan TPA bisa berdampak negatif terhadap kualitas daging,” tegasnya.
Ia pun menyinggung pentingnya perhatian terhadap program pemerintah yang saat ini sedang gencar, seperti makanan bergizi gratis (MBG), agar tidak tercemar oleh kelalaian dalam penempatan RPH.
Lebih lanjut, Muthowif mengungkapkan kekhawatiran terkait kesiapan fasilitas di RPH TOW. Ia menyoroti minimnya titik penurunan sapi, yang dapat menjadi masalah besar saat pengiriman sapi dalam jumlah banyak secara bersamaan dari berbagai daerah seperti Probolinggo, Malang, dan Lumajang.
“Kalau hanya ada satu titik penurunan, sementara sapi datang bersamaan di malam hari, bisa terjadi penumpukan. Ini tentu tidak ideal dan bisa menimbulkan masalah logistik,” jelasnya.
Tidak hanya fasilitas, kondisi fisik bangunan RPH TOW juga menuai kritik. Muthowif mengungkapkan bahwa lantai bangunan sudah mengalami keretakan di beberapa titik, yang dikhawatirkan dapat memburuk jika tidak segera diperbaiki.
“Keretakan cukup signifikan. Jika tidak segera diperbaiki, bisa berdampak pada struktur bangunan. Kami mendesak pengawas proyek dan inspektorat untuk meninjau ulang spesifikasi bangunan tersebut,” ujarnya.
Muthowif juga menyoroti rencana pemotongan sapi impor jenis Brahman Cross (BX) asal Australia di RPH TOW. Ia meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan fasilitas sebelum pemotongan dilaksanakan.
“Kami minta audit kelayakan segera dilakukan. Jika fasilitas belum memenuhi standar internasional, bisa saja Australia melarang pemotongan sapi BX di tempat ini,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Muthowif mendesak Pemkot Surabaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan RPH TOW. Ia menekankan perlunya transparansi dan pengawasan ketat oleh Inspektorat Kota.
“Kami mendorong Pemkot mengevaluasi kinerja pihak pengembang dan DPRKPP. Selain itu, Inspektorat Kota harus mempublikasikan hasil pengawasan selama proses pembangunan agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.
Rencana relokasi RPH ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan masyarakat serta keberlanjutan rantai pasok daging di wilayah Jawa Timur. PPSDS Jatim berharap keputusan penting ini tidak diambil tanpa kajian matang demi menjaga kualitas, kesehatan, dan keselamatan konsumen. (Had)
Komentar