Nurhadi Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG Pasca Kasus Keracunan Massal di Bandung Barat

Baca Juga

Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

“Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi penyebab keracunan serta memperkuat standar higiene dan sanitasi dapur MBG. Ia juga menilai, bila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara hingga hasil investigasi rampung.

Selain itu, ia mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur, maksimal 2.000 porsi per hari. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan agar lebih terjamin, serta meringankan beban kerja penyedia.

“Langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan dukungan penuh terhadap program peningkatan gizi siswa. Namun ia mengingatkan, keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus tetap menjadi prioritas utama.

“Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, dan pembatasan porsi per dapur, kami optimistis program MBG dapat berjalan kembali dengan lebih aman dan tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menekankan pentingnya akselerasi program MBG agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat, tetapi percepatan itu harus dibarengi tata kelola yang baik. “Percepatan tanpa kendali ibarat menginjak gas tanpa mengatur kemudi, berisiko menimbulkan kecelakaan, korban, dan keracunan massal,” tandasnya.

Menurut pengamatannya, penyebab utama maraknya keracunan dalam program MBG terletak pada manajemen dapur yang belum tertata dengan baik, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga keberadaan ahli gizi.

“Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur menjadi langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan,” pungkasnya. (Had)