Bupati Situbondo Pangkas Anggaran PJU Rp5 Miliar, LBH Ansor: Langkah Berani Cegah Kebocoran Dana Publik

Baca Juga

Sekretaris LBH Ansor Situbondo, Fathor Zainullah.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Situbondo — Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan langkah tegas dalam mengatasi dugaan kebocoran anggaran pada biaya rutin penerangan jalan umum (PJU). Dari semula mencapai Rp20 miliar per tahun, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau yang akrab disapa Mas Rio, memutuskan memangkas anggaran tersebut sebesar Rp5 miliar mulai tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Situbondo mengungkap adanya dugaan kebocoran dan potensi korupsi dalam pengelolaan biaya listrik PJU. Menurut hasil temuan LBH Ansor, satu gardu PJU umumnya memiliki 30 hingga 60 titik lampu. Namun, karena faktor usia pemakaian, sebagian lampu sudah tidak berfungsi alias mati.

Kondisi tersebut semestinya berdampak pada penurunan beban pemakaian listrik. Akan tetapi, dalam praktiknya, tagihan yang dibebankan kepada pemerintah daerah tetap sama, seolah-olah seluruh lampu menyala normal.

“Jika banyak lampu yang sudah mati, tentu beban listriknya tidak sama dengan kondisi semua lampu hidup. Namun faktanya, biaya yang dibayarkan tetap penuh. Ini mengindikasikan adanya potensi pembengkakan dan kebocoran anggaran,” ujar Sekretaris LBH Ansor Situbondo, Fathor Zainullah, Senin (27/10/2025).

Menanggapi temuan tersebut, Bupati Mas Rio segera mengambil langkah konkret dengan menurunkan beban biaya rutin PJU dari Rp20 miliar menjadi Rp15 miliar. Keputusan ini diapresiasi LBH Ansor sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah terhadap efisiensi dan transparansi anggaran.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bupati Situbondo atas kebijakannya memangkas biaya rutin PJU sebesar Rp5 miliar. Ini langkah berani dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pemberantasan kebocoran anggaran,” tegas Fathor Zainullah.

LBH Ansor juga berencana melakukan kajian hukum dan audit sosial independen guna memastikan pengelolaan dana publik sesuai prinsip akuntabilitas. “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan audit terhadap sistem pembayaran dan memastikan tidak ada lagi anggaran yang bocor,” imbuhnya.

Pihak LBH Ansor menilai, langkah penghematan yang diambil Bupati Mas Rio menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola energi dan keuangan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang transparan dan berintegritas. (Wan/Had)