Gubernur Berpotensi Dipilih DPRD, Bahlil: Itu Juga Bentuk Demokrasi

Baca Juga

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di salah satu hotel di Kendari.(dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Kendari — Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan dukungan terhadap wacana agar pemilihan gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut tetap sejalan dengan prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).

“Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD. Sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi, karena di Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pemilihan langsung itu hanya untuk presiden,” ujar Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi solusi atas berbagai dinamika politik dan biaya tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa usulan tersebut merupakan opsi alternatif yang tengah dipertimbangkan Partai Golkar untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.

“Proses pemilihan melalui DPRD tetap demokratis karena para anggota dewan adalah representasi rakyat yang terpilih melalui pemilu,” jelasnya.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia berpendapat bahwa sistem Pilkada langsung perlu dievaluasi karena dinilai memperpanjang proses politik dan memperlambat konsolidasi pembangunan di daerah.

Meski begitu, gagasan tersebut menuai beragam respons dari kalangan politik maupun masyarakat. Sebagian menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi mengurangi partisipasi publik, sementara sebagian lainnya menilai langkah itu dapat menekan biaya politik yang selama ini membebani calon kepala daerah.

Partai Golkar sendiri hingga kini masih membuka ruang diskusi terkait formulasi terbaik dalam sistem pemilihan kepala daerah mendatang. (Sumber: Kompas.com)