.jpeg) |
| Gus Choi. (Dok/Monitor). |
Dr. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H.
Ketua Umum DNIKS – Anggota DPR/MPR RI 1999–2013
Abstrak
Lensajatim.id, Opini-Kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi dan tujuan utama pembangunan nasional. Makalah ini membandingkan dua tokoh penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia — Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa — melalui analisis paradigma fiskal, kebijakan belanja publik, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Sri Mulyani berfokus pada stabilitas fiskal dan kehati-hatian anggaran, sementara Purbaya mendorong percepatan penyaluran dana publik untuk langsung menggerakkan ekonomi rakyat. Kombinasi keduanya diperlukan untuk mewujudkan Zero Kemiskinan 2035–2045.
Pendahuluan
Pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan angka, tetapi juga keadilan distribusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam dua dekade terakhir, kebijakan fiskal Indonesia banyak dipengaruhi oleh dua tokoh utama: Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai ekonom pemerintah serta mantan Ketua Dewan Komisioner LPS. Pertanyaan kunci yang muncul adalah: siapa di antara keduanya yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat?
Profil Tokoh dan Orientasi Kebijakan
Sri Mulyani menekankan pentingnya stabilitas fiskal, pengendalian defisit, dan reformasi pajak sebagai landasan utama pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, Purbaya berfokus pada percepatan serapan anggaran serta memastikan dana publik segera mengalir untuk memacu ekonomi daerah dan memperkuat daya beli rakyat kecil.
Perbandingan Pendekatan
Sri Mulyani menonjol dengan prinsip disiplin fiskal, stabilitas makro, serta upaya menjaga kredibilitas internasional Indonesia di mata dunia. Sebaliknya, Purbaya lebih menekankan percepatan belanja pemerintah, menolak dana mengendap, dan mendorong ekonomi riil terutama di tingkat daerah.
Analisis
Pendekatan Sri Mulyani memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui tata kelola fiskal yang hati-hati dan berorientasi jangka panjang. Namun, kebijakan yang terlalu berhati-hati terkadang memperlambat penyaluran manfaat langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, pendekatan Purbaya memastikan anggaran publik segera bekerja untuk menggerakkan ekonomi rakyat, meskipun tetap harus dijaga agar tidak keluar dari koridor disiplin fiskal.
Kesimpulan
Sri Mulyani berperan penting dalam menjaga fondasi fiskal dan kredibilitas negara di tingkat global. Purbaya, di sisi lain, lebih fokus pada percepatan distribusi manfaat ekonomi kepada rakyat. Dalam konteks keberpihakan langsung terhadap ekonomi rakyat, pendekatan Purbaya dapat dikatakan lebih progresif. Namun demikian, sinergi antara kehati-hatian fiskal ala Sri Mulyani dan keberanian eksekusi anggaran ala Purbaya merupakan kombinasi ideal untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera 2045.
Penutup
APBN dan APBD adalah instrumen perjuangan rakyat. Anggaran publik tidak boleh mengendap di rekening, melainkan harus segera digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Negara harus hadir secara nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan universal bagi seluruh warga bangsa.
Komentar