Musrenbang HAM Nasional Dinilai Perkokoh Asta Cita Presiden Prabowo

Baca Juga

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta– Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyambut positif rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional. Forum ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan nasional berbasis pemenuhan dan perlindungan HAM.

Willy menegaskan, penyelenggaraan Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan HAM senafas dengan ideologi Pancasila dan demokrasi.

“Tentu Komisi XIII menyambut baik rencana penyelenggaraan Musrenbang HAM ini. Presiden Prabowo menempatkan HAM sejajar dengan Pancasila dan demokrasi dalam Asta Cita pertamanya,” ujar Willy, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, Musrenbang HAM Nasional 2025 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk merumuskan arah besar promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Ia mendorong agar isu-isu strategis HAM dapat dikonstruksikan secara komprehensif dalam forum tersebut.

“Saya berharap momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk membangun outlook promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Willy juga menilai Presiden Prabowo telah memberikan arah yang tegas terkait visi dan misi kepemimpinannya dalam bidang HAM. Karena itu, ia mendorong Kementerian HAM dan kementerian terkait lainnya untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program-program konkret dan terukur.

“Kini tugas kementerian-kementerian adalah menerjemahkan arahan Presiden ke dalam program prioritas yang benar-benar bisa dicapai selama masa kepemimpinan Pak Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Willy menekankan bahwa penguatan HAM yang digaungkan Presiden Prabowo tidak terbatas pada aspek hak sipil dan politik semata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

“Memenuhi pelayanan dasar publik sama pentingnya dengan mencegah kekerasan dan diskriminasi oleh aparatur negara. Ini yang harus benar-benar diwujudkan oleh kementerian,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian HAM saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan HAM yang akan dibahas dalam Musrenbang HAM Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 8–10 Desember 2025. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kegiatan ini sebagai Musrenbang HAM Nasional pertama dalam sejarah Indonesia.

“Selama ini kita mengenal Musrenbang pembangunan nasional secara umum. Kini hadir Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting,” ujar Natalius Pigai. (Had)