 |
| Aksi Demontrasi Aktivis BEM UPI Sumenep di depan Gedung DPRD Sumenep.(Dok/Istimewa). |
Massa aksi berkumpul di kampus UPI Sumenep sejak pukul 10.30 WIB, kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Sumenep dengan berjalan kaki secara tertib di belakang mobil komando sambil membawa poster berbagai tuntutan.
Aksi tersebut merupakan respons atas wacana Pilkada tidak langsung yang belakangan mengemuka di tingkat nasional. Wacana ini dikabarkan mendapat dukungan sejumlah elite partai politik dan disebut-sebut disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Mereka juga mengaitkan isu tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
Koordinator lapangan aksi, Hidayat, menilai Pilkada tidak langsung berisiko memutus relasi politik antara rakyat dan pemimpin daerah. Menurutnya, ketika kepala daerah dipilih oleh elite parlemen lokal, legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari kehendak rakyat.
“Pilkada tidak langsung berpotensi meningkatkan praktik korupsi oleh elite. Rakyat kehilangan posisinya sebagai subjek politik dan direduksi hanya menjadi objek pembangunan. Maka, atas dasar kajian ilmiah tersebut, kami dengan tegas menolak wacana Pilkada tidak langsung,” tegasnya saat berorasi di depan Gedung DPRD Sumenep.
Hidayat juga menyebut bahwa berbagai hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak Pilkada melalui DPRD. “Lebih dari 65 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya. Ini menjadi dasar bagi kami meminta DPRD Kabupaten Sumenep untuk satu suara bersama mahasiswa,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi PAN, Khoirul Anwar, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa. Ia berjanji akan membawa isu ini ke pembahasan lebih lanjut bersama anggota dewan lainnya.
“Kami sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa UPI Sumenep,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Adapun tuntutan mahasiswa BEM UPI Sumenep yang disampaikan kepada DPRD Sumenep antara lain:
Menolak secara tegas wacana Pilkada tidak langsung dalam bentuk apa pun.
Mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite politik.
Menuntut DPRD Sumenep menyatakan sikap resmi mendukung Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi substantif.
Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui regulasi yang adil, transparan, dan partisipatif, bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.
Aksi berjalan damai dan tertib. Setelah mendapatkan tanda tangan dukungan dari perwakilan Fraksi PAN dan NasDem, massa kemudian membubarkan diri dan kembali ke kampus. (Zai)
Komentar