Hari Desa Nasional Momentum Kebangkitan Ekonomi, Ali Hasan Dorong Optimalisasi Kopdes Merah Putih

Baca Juga

Ali Hasan Mun'im, S. E., Ketua BPP HIPKA.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) yang juga Tenaga Ahli DPR RI, Ali Hasan Mun’im, S.E., menegaskan bahwa peringatan Hari Desa Nasional setiap 15 Januari tidak semestinya hanya menjadi acara seremonial. Menurutnya, momen ini harus dimaknai sebagai kebangkitan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal.

“Apalagi sekarang ada program yang sangat bagus, unggulan Pak Presiden yaitu Kopdes Merah Putih. Ini momentum memajukan desa,” ujar pria yang akrab disapa Ali Hasan, Kamis (15/01/2026).

Ali Hasan menilai, desa memiliki potensi sumber daya yang besar, mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga wisata berbasis komunitas. Namun potensi tersebut sering belum optimal karena lemahnya kelembagaan ekonomi desa dan terbatasnya akses permodalan serta pendampingan usaha. Di titik itulah, menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi pengungkit.

“Ide koperasi desa itu pada dasarnya adalah mengonsolidasikan kekuatan ekonomi warga. Kalau petani, pelaku UMKM, dan pengusaha mikro bergabung dalam satu kelembagaan yang sehat, maka posisi tawar mereka meningkat, baik dalam akses pembiayaan maupun pemasaran,” jelasnya.

Wakil Ketua Komite Tetap Pembiayaan Fiskal Perumahan Kadin Indonesia tersebut menambahkan, desa tidak cukup hanya mengandalkan bantuan langsung. Desa, kata dia, harus didorong menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah.

“Yang paling penting adalah keberlanjutan. Program tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Harus ada pendampingan manajemen, pelatihan literasi keuangan, dan penguatan tata kelola koperasi agar benar-benar memberi dampak ke masyarakat,” tambahnya.

Secara rasional, lanjut Ali Hasan, penguatan ekonomi desa akan berdampak pada banyak aspek: menekan angka pengangguran, mengurangi urbanisasi, serta memperkuat ketahanan pangan. Melalui koperasi, desa dapat membangun rantai produksi yang lebih efisien, mulai dari hulu hingga hilir.

“Kalau ekonomi desa bergerak, pasar lokal hidup, dan nilai tambah produk tidak lagi hanya dinikmati tengkulak atau pihak luar. Inilah yang kita sebut keadilan ekonomi berbasis masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga lembaga keuangan untuk terlibat aktif dalam pengembangan koperasi desa. Kolaborasi multipihak dinilai sebagai kunci agar program tidak hanya berjalan di atas kertas.

“Desa adalah fondasi negara. Kalau desa sejahtera, kota akan kuat, dan perekonomian nasional ikut terangkat,” pungkasnya. (Had)