Respon Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat Sebut Langkah Mundur Demokrasi

Baca Juga

Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) , Surokim Abdussalam. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memantik diskusi publik. Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, sementara PDI Perjuangan sejauh ini menyampaikan penolakan secara tegas.

Kontroversi kian mengemuka setelah Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) , Surokim Abdussalam, angkat bicara menyoroti dampak wacana tersebut terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Surokim, perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. “Pilkada langsung menjadi tidak langsung itu problematik dan bisa menjadi setback, langkah mundur,” ujarnya saat dihubungi media, Minggu (11/01/2026).

Ia tidak menampik bahwa pilkada langsung menyisakan berbagai persoalan, mulai residu konflik, praktik tidak sehat, hingga inefisiensi anggaran. Namun, menurutnya, solusi yang tepat bukan mengganti mekanisme, melainkan memperbaiki tata kelola pada level teknis.

“Bahwa pilkada langsung banyak kekurangan, iya, harus diakui dengan jujur. Maka fokus perbaikannya semestinya di level teknis tersebut. Gagasan dipilih DPRD harus benar-benar ditimbang lebih dalam lagi karena risiko yang harus dibayarkan dalam pilkada tidak langsung juga signifikan bagi perkembangan arah demokrasi kita,” tegasnya.

Jika alasan utama perubahan sistem adalah tingginya biaya, lanjut Surokim, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan agar pilkada langsung bisa berlangsung lebih efisien. Ia mengkhawatirkan dampak terburuk dari pilkada tidak langsung, yakni makin jauhnya publik dari proses politik.

“Publik bisa menjadi apatis dan bahkan apolitis. Ini yang patut direnungkan: sesungguhnya politik ini pestanya siapa? Karena faktanya politik perwakilan kita juga belum maksimal hingga saat ini,” ungkapnya.

Ia juga menilai lembaga perwakilan rakyat saat ini belum berada pada kondisi ideal untuk sepenuhnya merepresentasikan aspirasi publik. “Trust publik masih rendah sejauh ini. Itu yang membuat wacana ini problematik,” ujarnya.

Surokim berharap gagasan perubahan mekanisme pilkada dipertimbangkan secara komprehensif dengan menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama, bukan sekadar pertimbangan pragmatis jangka pendek.

“Publik tidak boleh kehilangan harapan dan harus terus menyuarakan agar parlemen lebih peka terhadap aspirasi publik. Jika perlu dilakukan survei untuk memastikan ke mana aspirasi publik mengarah,” tandasnya.

Ia menekankan, sebelum keputusan diambil, langkah terbuka mendengar suara masyarakat akan lebih elegan serta dapat menjaga citra dan kehormatan parlemen di mata publik. “Sebelum mereka memutuskan, saya pikir ini akan jauh lebih elegan dan bisa menyelamatkan citra parlemen,” pungkas Surokim. (Had)