 |
| Foto: Rumah warga Bangkalan kategori miskin di wilayah sepuluh. |
BANGKALAN, lensajatim.id - Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi. Dari total sekitar 1,02 juta penduduk, tercatat sebanyak 187,90 ribu jiwa masuk kategori miskin berdasarkan data terbaru.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, Aminullah, menjelaskan bahwa kategori tersebut mengacu pada standar garis kemiskinan, yakni masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp.566.280 per kapita per bulan.
Angka garis kemiskinan itu mengalami kenaikan sebesar Rp.19.263 atau 3,2 persen dibandingkan tahun 2024.
“Iya, yang tercatat miskin itu pendapatannya di bawah jumlah per kapita tersebut, dan hitungannya per orang,” ujarnya.
Ia menilai, besaran pendapatan per kapita tersebut masih relatif rendah jika dijadikan indikator kesejahteraan keluarga secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih luas, terutama dalam membuka lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat.
Untuk menekan angka kemiskinan, Dinsos Bangkalan terus menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan, seperti lansia sebatang kara dan keluarga miskin yang membutuhkan dukungan.
Selain bantuan sosial rutin, tahun ini Dinsos Bangkalan juga menyiapkan program bantuan modal usaha yang ditargetkan menyasar 50 keluarga dari kelompok desil 1, yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Setiap keluarga penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3 juta sebagai stimulan untuk mengembangkan usaha produktif. Program ini masih dalam tahap awal dan diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
“Bantuan itu memang selalu kami berikan, khususnya kepada lansia sebatang kara dan keluarga miskin yang sangat membutuhkan. Untuk bantuan modal usaha tahun ini masih tahap percobaan, semoga berjalan mulus,” tegas Aminullah.
Sementara itu, Direktur Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Bangkalan, Abdurahman Tohir, menekankan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal transparansi dan akurasi data penerima manfaat.
“Data 187,90 ribu jiwa itu harus terbuka dan bisa diverifikasi publik. Pemerintah daerah perlu memastikan pembaruan data dilakukan secara berkala, berbasis by name by address, agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Ia menilai transparansi penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penyaluran bantuan, khususnya program modal usaha yang masih tahap percobaan. Menurutnya, keterbukaan data penerima, mekanisme seleksi, hingga indikator keberhasilan program harus dipublikasikan secara jelas.
“Kalau datanya terbuka, publik bisa ikut mengontrol. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan anggaran benar-benar menyasar kelompok paling miskin,” tegasnya.
PAKIS juga mendorong adanya evaluasi berkala yang hasilnya diumumkan ke publik, termasuk capaian program modal usaha apakah benar-benar meningkatkan pendapatan keluarga penerima.
Dengan penguatan transparansi, akurasi data, serta sinergi lintas sektor, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Bangkalan tidak hanya bersifat kedermawanan yang didasarkan pada rasa belas kasihan, tetapi juga berdampak nyata dan terukur dalam jangka panjang. (Syaiful)
Komentar