 |
| Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini.(Dok/Istimewa). |
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengingatkan bahwa eskalasi tersebut bukan sekadar konflik bilateral, melainkan ancaman serius yang bisa meluas dan menyeret aktor-aktor global lain.
“Situasi ini sangat serius dan harus menjadi perhatian bersama. Indonesia perlu mencermati setiap perkembangan dengan penuh kewaspadaan,” ujar Amelia dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Ia menilai, apabila konfrontasi terus meningkat, risiko krisis regional bahkan internasional semakin terbuka. Karena itu, Indonesia diminta tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan diplomasi dan hukum internasional sebagai jalur penyelesaian.
Di sisi ekonomi, Amelia menyoroti potensi gangguan distribusi energi global, terutama jika ketegangan berdampak pada jalur strategis seperti Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu titik vital pengiriman minyak dunia.
Jika distribusi terganggu, harga minyak mentah global berpotensi melonjak. Kondisi ini akan berdampak langsung pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
Berdasarkan data 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 30,39 persen kebutuhan kilang BBM nasional masih bergantung pada impor minyak mentah. Ketergantungan ini dinilai membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global.
“Kenaikan harga energi akan membebani fiskal negara, menekan inflasi, serta meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Tak hanya sektor energi, ketidakpastian global juga berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi asing. Fluktuasi pasar keuangan menjadi salah satu risiko yang harus diantisipasi sejak dini.
Dari aspek keamanan, Amelia mengingatkan potensi munculnya polarisasi opini publik di dalam negeri seiring meningkatnya tensi di Timur Tengah. Ia menilai pemerintah perlu memastikan komunikasi publik berjalan akurat, transparan, dan tidak memicu disinformasi.
Amelia mendorong pemerintah segera memperkuat pengamanan rantai pasok energi nasional, termasuk jalur maritim strategis Indonesia. Koordinasi lintas kementerian dinilai penting untuk memastikan ketahanan energi tetap terjaga.
Selain itu, optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan energi disebut sebagai langkah mitigasi jangka menengah yang mendesak dilakukan.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan skema kontinjensi yang jelas untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak konflik, termasuk respons diplomatik cepat jika situasi memburuk.
Di tingkat global, Amelia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran mediasi aktif guna mencegah konflik meluas dan mendorong tercapainya gencatan senjata.
“DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Langkah diplomatik yang tegas dan kolektif sangat krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif,” tegasnya.
Amelia berharap seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog. Menurutnya, stabilitas kawasan Timur Tengah bukan hanya kepentingan regional, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan keamanan global, termasuk Indonesia. (Red)
Komentar