 |
| Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Dusun Temor Lorong, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.(Dok/Istimewa). |
 |
| Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh. (Dok/Istimewa). |
Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar. Aparat kepolisian juga berkoordinasi dengan unsur TNI serta perangkat daerah setempat.
Kunjungan tersebut mendapat respon dari Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, Khoirus Soleh.
Ia menyatakan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap nelayan di Sumenep. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan kelautan tidak berhenti pada aspek seremonial.
“Kami menyambut baik setiap ikhtiar negara dalam memperhatikan nasib nelayan. Namun pembangunan kelautan tidak boleh berhenti pada panggung simbolisme administratif semata,” ujarnya.
Menurut Khoirus, kondisi lingkungan pesisir Sumenep saat ini memerlukan perhatian serius. Ia menyoroti pencemaran laut, kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambak udang yang tidak terkendali, serta praktik eksploitasi yang dinilai mengabaikan daya dukung lingkungan.
Pihaknya juga menyinggung persoalan penggundulan hutan mangrove yang disebut masih terjadi, terutama untuk ekspansi tambak garam dan tambak udang.
Khoirus menegaskan bahwa mangrove memiliki fungsi ekologis vital sebagai pelindung garis pantai, habitat biota laut, sekaligus penyangga ekonomi masyarakat pesisir.
“Jika negara datang hanya untuk meninjau ‘kampung nelayan’ sementara laut tercemar dan mangrove ditebang, maka yang dibangun bukan kedaulatan maritim, melainkan ilusi kesejahteraan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, PC PMII Sumenep menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yakni audit menyeluruh terhadap aktivitas tambak udang yang diduga merusak ekosistem, penegakan hukum terhadap penggundulan mangrove ilegal, rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat, serta transparansi data kualitas air laut di wilayah pesisir Sumenep.
Mereka menilai nelayan membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan simbolik. Yang utama, menurutnya, adalah jaminan laut yang bersih, ekosistem yang lestari, dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.
Kunjungan Menteri KKP tersebut menjadi momentum penting bagi pembangunan kelautan di Sumenep. Di sisi lain, suara mahasiswa menjadi pengingat bahwa penguatan sektor maritim harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis bagi masyarakat pesisir. (Yud)
Komentar