SP IMPPI Desak Pemerintah Siapkan Kondisi Darurat untuk PMI di Tengah Konflik Timur Tengah

Baca Juga

 Ketua Umum SP IMPPI, William Yani Wea.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera menyiapkan kondisi darurat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di kawasan Timur Tengah.

Desakan itu muncul menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang kian memanas dan melibatkan dukungan Amerika Serikat. Situasi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jutaan pekerja asing, termasuk PMI.

Ketua Umum SP IMPPI, William Yani Wea, menegaskan negara tidak boleh menunggu jatuhnya korban sebelum mengambil langkah konkret.

“PMI bukan sekadar penyumbang devisa. Mereka adalah warga negara yang keselamatannya dijamin konstitusi. Negara tidak boleh menunggu korban jatuh baru bergerak,” tegas pria yang akrab disapa Willy itu, Senin (2/3/2026).

Willy yang juga kandidat doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) meminta pemerintah segera mengaktifkan protokol evakuasi nasional melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan seluruh perwakilan RI di negara-negara terdampak konflik.

Selain evakuasi, SP IMPPI mendorong pendataan real-time terhadap PMI di wilayah rawan serta penyampaian informasi yang transparan kepada keluarga di Tanah Air. Menurutnya, kejelasan data menjadi kunci dalam situasi krisis.

Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak dan upah PMI selama masa darurat, termasuk mencegah potensi penelantaran oleh pemberi kerja. Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dinilai krusial untuk menyiapkan skema pemulangan dan reintegrasi jika situasi memburuk.

“Dalam situasi perang, pekerja migran adalah kelompok paling rentan. Keterlambatan negara bisa berakibat fatal,” ujarnya.

Data menunjukkan jumlah PMI di kawasan Timur Tengah mencapai sekitar satu juta orang. Mereka tersebar di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Mesir, Oman, Siprus, Yordania, dan paling banyak berada di Arab Saudi.

Willy mengingatkan, perlindungan terhadap PMI merupakan ujian nyata keberpihakan negara terhadap warganya. Ia menegaskan SP IMPPI akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar respons yang diambil bersifat cepat, terukur, dan tidak reaktif.

“Keselamatan PMI adalah prioritas. Negara harus hadir sekarang juga, bukan setelah tragedi terjadi,” pungkasnya. (Red)