 |
| Irwan Hidayat.(Dok/Istimewa). |
Menurut Irwan, rangkaian kekerasan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta harus diusut hingga ke akar, terutama untuk mengetahui apakah terdapat pola koordinasi dan aktor intelektual di balik kelompok yang terlibat dalam kericuhan.
Kerusuhan terjadi setelah aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR RI. Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebelumnya menggelar aksi, melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, kemudian membubarkan diri.
Dalam aksinya, AMPB membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset serta dorongan agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati.
Setelah massa AMPB membubarkan diri, sejumlah kelompok lain, termasuk mahasiswa dan masyarakat, datang ke kawasan parlemen dan bertahan hingga malam.
Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan di sejumlah titik. Salah satu insiden di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, bahkan menelan korban jiwa. Seorang pedagang cermin, Bambang Setiyawan (59), dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
Nama organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya kemudian ikut menjadi sorotan setelah muncul sejumlah tudingan di media sosial mengenai dugaan keterlibatan kelompok tersebut dalam kericuhan.
Tudingan itu juga menyeret nama Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall atau Hercules.
Namun, pihak GRIB Jaya membantah keterlibatan Hercules maupun organisasi dalam kerusuhan tersebut. Mereka menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum non-litigasi berupa somasi terhadap narasi yang dinilai merugikan.
Menanggapi situasi itu, Irwan Hidayat meminta kepolisian tidak menjadikan bantahan maupun narasi yang berkembang di media sosial sebagai satu-satunya dasar kesimpulan.
Menurutnya, pembuktian harus dilakukan secara profesional melalui pengumpulan fakta, pemeriksaan bukti digital serta analisis rekaman CCTV.
“Semua orang bisa berdalih, tetapi kepolisian tentu memiliki perangkat untuk membuktikannya,” ujar Irwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai Polri memiliki kemampuan dan perangkat scientific crime investigation yang dapat digunakan untuk mengurai peristiwa secara objektif.
Mulai dari olah tempat kejadian perkara, penelusuran rekaman CCTV, pemeriksaan video yang beredar di media sosial hingga identifikasi pola pergerakan kelompok di lapangan, seluruhnya dapat menjadi bagian dari proses pembuktian.
Irwan menekankan, apabila terdapat dugaan mobilisasi massa secara terstruktur, penyidik harus mampu menelusuri siapa yang menggerakkan, mengoordinasikan dan mengarahkan kelompok tersebut.
Menurutnya, hal itu penting untuk membedakan antara tindakan spontan dengan gerakan yang diduga telah dipersiapkan.
“Kalau melihat video-video yang beredar, kelompok ini tidak sporadis, tetapi terlihat bergerak secara terorganisir dan dimobilisasi dengan baik,” katanya.
Ia juga menyinggung dugaan adanya rekaman dan bukti lain yang menunjukkan aktivitas kelompok tertentu di lokasi kejadian.
Karena itu, Irwan meminta aparat mengumpulkan seluruh bukti yang tersedia sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya keterlibatan pihak tertentu.
Selain mendesak pengusutan terhadap pelaku dan aktor di balik kerusuhan, Irwan turut mempertanyakan fungsi intelijen keamanan Polda Metro Jaya.
Menurutnya, munculnya kelompok yang diduga bergerak secara terorganisir hingga terjadi gangguan keamanan pada malam hari perlu menjadi bahan evaluasi serius.
Irwan menilai langkah pencegahan yang sebelumnya dilakukan aparat harus diikuti dengan pengamanan berkelanjutan di lapangan.
“Kalau sudah dilakukan langkah preventif, tetapi kemudian muncul kelompok yang melakukan gangguan dan menyerang warga pada malam hari hingga menimbulkan korban, tentu ini harus menjadi evaluasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan Polda Metro Jaya agar bergerak cepat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.
Menurut Irwan, kegagalan mengidentifikasi pelaku lapangan maupun pihak yang berada di balik dugaan mobilisasi dapat memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengamanan dan sistem intelijen.
“Ini menjadi catatan agar Polda Metro Jaya segera bergerak cepat. Kalau tidak terungkap, tentu akan menjadi persoalan serius dalam penilaian publik terhadap kemampuan pengamanan,” tegasnya.
Sementara itu, pihak yang membela GRIB Jaya menyatakan keberadaan Hercules bersama sejumlah orang di sekitar lokasi pada malam pascakerusuhan harus dilihat dalam konteks situasi keamanan saat itu.
Menurut pihak tersebut, kehadiran Hercules disebut sebagai upaya memantau kondisi dan menjaga situasi tetap kondusif, bukan untuk melakukan provokasi ataupun terlibat dalam benturan fisik.
Mereka juga menegaskan tidak ada instruksi organisasi dari Hercules untuk mengerahkan massa mengikuti demonstrasi maupun terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan aksi tersebut.
Pihak GRIB Jaya menilai keberadaan seseorang di lokasi kejadian tidak serta-merta dapat dijadikan bukti keterlibatan organisasi tanpa adanya fakta mengenai perintah, koordinasi maupun keterlibatan langsung dalam tindak pidana.
Perbedaan narasi inilah yang kini menempatkan aparat kepolisian pada posisi penting untuk mengungkap fakta secara transparan.
Bagi Irwan Hidayat, jawaban atas polemik tersebut tidak cukup diselesaikan melalui bantahan atau tudingan di ruang digital.
Bukti digital, rekaman CCTV, olah TKP dan hasil penyelidikan profesional harus menjadi dasar untuk mengungkap siapa yang benar-benar terlibat dan apakah terdapat aktor yang mengendalikan pergerakan massa.
Pengungkapan kasus ini pun dinilai penting bukan hanya untuk menjerat pelaku kekerasan, tetapi juga menjawab pertanyaan publik mengenai bagaimana kerusuhan dapat terjadi hingga menelan korban jiwa. (Red)
Komentar