Willy Aditya Dorong Pendidikan Kedokteran Indonesia Berbasis Humanisme

Baca Juga

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya saat berbicara dalam diskusi publik bertajuk “Menata Kesempatan yang Adil bagi Retaker Dokter: Tantangan dan Solusi ke Depan” di Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta.(Dok//Istimewa). 

Lensajatim.id, Yogyakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti persoalan yang dihadapi para retaker dokter, termasuk mereka yang belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

Hal itu disampaikan Willy saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Menata Kesempatan yang Adil bagi Retaker Dokter: Tantangan dan Solusi ke Depan” di Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta, Sabtu (19/09/2026).

Dalam forum tersebut, Willy menegaskan bahwa sejarah berdirinya Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran dokter. Menurutnya, kontribusi dokter bukan hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki kaitan dengan perjalanan bangsa Indonesia.

“Republik ini lahir dari tangan dokter. Bukan kita saja yang lahir dari tangan bidan dan dokter,” jelas Willy.

Pandangan tersebut, kata Willy, menjadi salah satu alasan dirinya terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Periode 2019-2024.

Menurutnya, pendidikan kedokteran merupakan perjumpaan dua hal yang sangat elementer dalam kehidupan masyarakat, yakni pendidikan dan kedokteran.

“Karena pendidikan kedokteran itu perjumpaan dari dua hal yang paling elementer dalam hidup kita. Satu itu pendidikan, yang kedua itu kedokteran,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, legislator NasDem tersebut juga menyoroti jumlah retaker dokter yang saat ini mencapai 1.023 orang. Mereka merupakan bagian dari persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pendidikan kedokteran, termasuk mereka yang belum lulus UKMPPD.

Willy menilai persoalan retaker tidak semata-mata berkaitan dengan kelulusan ujian. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan sistem pendidikan kedokteran secara keseluruhan yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Ia bahkan menyebut sistem pendidikan kedokteran di Indonesia masih menghadapi persoalan feodalisme dan liberalisme.

“Feodalisme yang paling akut ada di mana? Fakultas kedokteran. Liberalisme yang paling akut ada di mana? Fakultas kedokteran,” urainya.

Willy juga menekankan pentingnya mengembalikan nilai humanisme dalam pendidikan kedokteran. Menurutnya, seorang dokter tidak cukup hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga harus menjadikan kemanusiaan sebagai landasan dalam menjalankan profesinya.

“Kita bersama-sama mengembalikan sumpah kedokteran. Apa sumpahnya? Mereka bersumpah atas nama kemanusiaan,” beber Willy.

Ia kemudian berpesan kepada para calon dokter agar ketika telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus UKMPPD, mereka tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

“Ketika nanti Anda lulus UKMPPD, jadilah dokter yang humanis. Jadilah dokter yang membela rakyat. Jadilah dokter yang berpraktik untuk rakyat,” demikian Willy.

Diskusi publik tersebut turut dihadiri Ketua Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) Mikawirdani, Dokter RS Sadewa Dinda Rizki, dan Satria Aji Imawan, Akademisi Undip. (Red)