> Berencana Evaluasi Pembekuan Jaman Surabaya Pasca Pilkada, Begini Penjelasan Ketua Jaman Jatim
|
Menu Close Menu

Berencana Evaluasi Pembekuan Jaman Surabaya Pasca Pilkada, Begini Penjelasan Ketua Jaman Jatim

Senin, 22 Februari 2021 | 22.07 WIB

 

caption : Mulyadi, SH, Ketua DPD Jaman Jatim. foto : istimewa.

lensajatim id Surabaya-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak  telah usai. Demikian pula di Jawa Timur, hal itu seiring dengan tuntasnya proses pilkada 2020. Termasuk proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya tanggal 26 Februari 19 kepala daerah terpilih tersebut akan dilantik oleh Gubernur Khofifaha di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 


Namun selesainya tahapan pilkada masih menyisakan masalah pada ormas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman). Organisasi relawan pendukung Jokowi pada pilpres itu terbelah dukungan di pilkada Surabaya. DPD Jaman Jatim mendukung pasangan Machfud Arifin-Mujiaman. Sedangkan DPK Jaman Surabaya mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji. Akibatnya DPK Jaman Surabaya dibekukan oleh DPD Jaman Jatim. 


"Sampai saat ini kami masih membekukan DPK Jaman Surabaya. Kami akan lakukan evaluasi, apakah pembekuan itu dicabut atau tidak," tegas Ketua DPD Jaman Jatim, Mulyadi, Senin (22/2/2021).


Mulyadi menegaskan, pihaknya menunggu laporan dari pengurus Surabaya tentang capaian yang mereka raih dalam pilkada Surabaya. Pengacara muda ini mengakui, Eri-Armuji calon yang didukung Jaman Surabaya keluar sebagai pemenang. Namun bukan serta merta pengurus yang sudah dibekukan mendapatkan pengampunan. 


"Secara politik memang pasangan Eri-Armuji yang didukung Jaman Surabaya menang. Tapi capaian ke organisasi belum jelas, apakah pasca kemenangan itu, Jaman di Surabaya semakin kuat dan solid atau bagaimana. Harus jelas parameternya," ujar mantan Presiden BEM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu. 


Mulyadi mengaku sampai saat ini pengurus DPK Jaman Surabaya belum pernah datang ke kantor DPD Jaman Jatim atau berkomunikasi secara langsung kepada dirinya selaku Ketua Jaman Jatim. Namun secara non formal mereka berkomunikasi kepada Bendahara Jaman Jatim, mbak Mila. 


"Ketua DPK Jaman Surabaya berkomunikasi informal kepada Mbak Mila, Bendahara DPD Jaman Jatim. Mungkin karena sesama perempuan mereka lebih cair. Saya masih menunggu iktikad baik mereka untuk mempertanggungjawabkan pilihan mereka saat pilkada secara organisatoris. Karena ini organisasi, ada aturan yang harus ditaati bersama," imbuh mantan Ketua LMND Jatim itu.  


Mulyadi mengungkapkan, dalam pilkada 2020 lalu, Jaman berperan aktif di tujuh pilkada. Peran aktif itu ditunjukkan dengan dukungan organisasi dalam pemenangan kepala daerah yang didukung. Dari tujuh pilkada itu, hanya pilkada Surabaya yang mengalami dualisme dukungan. Hal itu terjadi karena DPK Jaman Surabaya tidak mengikuti arahan DPD Jaman Jatim. 


"Kalau Jaman Surabaya tertib organisasi, saya kira tidak akan ada dualisme dukungan. Buktinya di daerah lain solid, satu komando. Masalah kalah-menang itu urusan lain," pungkas tokoh muda NU asal Madura ini. (Had/Red)

Bagikan:

Komentar