 |
| Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.(Dok/Laura). |
Menurut Fathoni, istilah “berkah” mengandung harapan besar agar roda pemerintahan di Kota Pahlawan senantiasa mendapat ridho Tuhan dan kepercayaan masyarakat. “kalau hambanya sudah berprasangka bahwa ini kabinet berkah, maka insya Allah mendapatkan ridho illahi, mendapatkan restu Masyarakat, sehingga membawa Surabaya menjadi kota yang Baldatun Thoyyibatun Waarobbun Ghofur,” ujarnya, Rabu (30/04/2025).
Politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, semangat keberkahan ini harus diturunkan dalam bentuk kebijakan yang nyata dan adaptif, bukan sekadar jargon. Struktur birokrasi, meski harus tunduk pada regulasi Kemendagri, tetap bisa dioptimalkan dengan menghadirkan pemimpin OPD yang responsif terhadap isu global, seperti krisis ekonomi imbas perang dagang.
“yang lebih penting adalah bagaimana kepala OPD ini adaptif terhadap perkembangan geopolitik global yang menimpa dunia hari ini. Ketika perekonomian Indonesia terdampak, tentu ada kelesuan daya beli Masyarakat, ada ketidakmampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi. Nah, tentu ini harus diantisipasi dengan baik. Melalui program-program yang sesuai dengan visi-misi wali kota, yang diaktualisasikan melalui RPJMD Kota Surabaya 2024-2029.” tegasnya.
Fathoni juga menyarankan agar Pemkot mengendalikan harga sembako melalui intervensi pasar, mendorong dunia usaha tidak melakukan PHK dengan insentif pajak, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan pendidikan dan biaya daftar ulang sekolah swasta.
“Karena kalau diam saja membiarkan pasar yang bergerak, pemerintah tidak intervensi, ya kasihan nanti masyarakat. Apalagi kan dalam waktu dekat, masyarakat Surabaya akan dibebani daftar ulang swasta dan lain-lain sebagainya,” kritiknya. (Lau)
Komentar